Sesuai dengan instruski Presiden Joko Widodo, diplomasi harus mampu menyampaikan kondisi ekonomi domestik sebaik-baiknya dan menarik investasi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menggandeng Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat kapasitas ekonomi para diplomat. Kerjasama ini dilakukan dengan penandatangan nota kesepahaman antar kedua belah pihak di Jakarta pada Jumat (3/3/2017).

Sesuai dengan instruski Presiden Joko Widodo, diplomasi harus mampu menyampaikan kondisi ekonomi domestik sebaik-baiknya dan menarik investasi.

Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan, tugas para diplomat berlipat ganda dan relatif berat. Para diplomat di luar negeri harus mampu mempromosikan sektor perdagangan dan investasi di Indonesia. "Para diplomat ini bak serdadu yang harus berada di 'medan perang' yang terus melakukan 'penyerangan'," katanya.

Para diplomat juga bertugas mengarahkan investasi agar mengalir ke sektor-sektor ekonomi yang potensial dan produktif di Tanah Air, seperti pariwisata dimana para diplomat harus menarik investasi dari negara lain untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ia mengibaratkan para diplomat adalah "serdadu" yang saat ini masih kerap kekurangan "amunisi". "Amunisi" itu adalah data kondisi fundamental ekonomi Indonesia dan sektor-sektor ekonomi yang potensial. 

"Kita menggunakan semua kesempatan untuk menjual semua potensi. Namun ada kekurangan amunisi, yaitu informasi sebanyak-banyaknya untuk membuat kebijakan solid yang dapat kita ambil. Bagaimana serdadu ini menyerang jika serdadu tidak memiliki amunisi yang cukup," ungkapnya.

Dengan bantuan Bank Indonesia, Retno berharap para diplomat jadi lebih percaya diri untuk mempromosikan investasi dan sektor perdagangan ke negara lain.

Pada kesempatan yang sama, Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia  mengatakan, penguatan diplomasi ekonomi sangat penting untuk memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi domestik kepada negara-negara lain.

Bank Indonesia sendiri sudah menyiapkan data kondisi ekonomi Indonesia agar dapat menjadi materi diplomasi untuk menarik para investor.

"Kita sampaikan ekonomi Indonesia begitu baik. Kondisi ekonomi makro, cadangan devisa, neraca pembayaran, neraca perdagangan yang membaik. Kita lihat ruang untuk perbaikan masih banyak. Tapi kita kurang komunikasi tentang kebijakan yang telah diterbitkan. Ini untuk buat percaya investor kepada ekonomi Indonesia," ujarnya.

Agus menegaskan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan dilakukan oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, diharapkan tidak hanya diplomat yang dapat memperkuat kapasitas ekonomi, namun juga tenaga di Bank Sentral dapat meningkatkan kemampuan diplomasinya.

Nota kesepahaman antara BI dan Kemenlu berlaku selama tiga tahun sejak 2017 dan dapat diperpanjang kemudian.

---