Menristekdikti menegaskan universitas dan rektor harus bertanggung jawab terhadap tindakan radikalisme di kampusnya.

TARAKAN, IndonesiaSatu.co – Ratusan kampus perguruan tinggi (PTN) dan swasta (PTN) se-Kalimantan mendeklarasikan komitmennya terhadap pencegahan radikalisme, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi.

Deklarasi antiradikalisme bertajuk “Dari Kalimantan untuk Indonesia" diwakili para rektor PTN/PTS se-Kalimantan yang bertempat di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (7/6/2017). 

Deklarasi dibacakan oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan, Adri Patton, bersama rektor universitas-universitas lainnya di Kalimantan disaksikan Menristekdikti Mohamad Nasir.

Ada lima poin deklarasi "Dari Kalimantan untuk Indonesia". Pertama, menjunjung tinggi NKRI berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945. Kedua, menjaga semboyan Bhineka Tunggal Ika dan kerukunan umat beragama.

Ketiga, melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, anti-NKRI, intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Keempat, melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, precursor, dan zat adiktif lainnya. Kelima, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara.

Nasir dalam kesempatan ini menginformasikan deklarasi antiradikalisme ini sudah dilakukan di Jawa dan Sumatera.

"Ini merupakan yang ketiga, setelah di Jawa dan Sumatera," ujar Natsir.

Menurut Natsir, perguruan tinggi harus bisa menjaga empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan itu, Menristekdikti menegaskan bahwa universitas dan rektor harus bertanggung jawab terhadap tindakan radikalisme di kampusnya.

Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi, lanjut Natsir, harus peka terhadap persoalan yang terjadi di kampusnya, jangan sampai ada mahasiswa maupun dosen yang terlibat dalam gerakan radikalisme.

"Radikalisme, terorisme, narkoba harus kita hindari," tegasnya.

--- Redem Kono