Sejumlah indikator makro yang harus dicapai pada tahun 2019 itu di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks GINI, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Perlindungan Sosial JKN.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melaksanakan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) atas seluruh program yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.

Adapun kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia serta membangun karakter manusia Indonesia.

Terdapat 6 (enam) isu strategis dalam koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu : 1. Jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar; 2. Penanggulangan kemiskinan; 3. Perlindungan anak, perempuan dan kaum marjinal; 4. Pemberdayaan Masyarakat; 5. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi; serta 6. Revolusi Mental.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan program Tahun 2017 bidang PMK,  khususnya bidang pendidikan,  sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di Ruang Rapat Kemenko PMK, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Rapat bertujuan untuk memastikan target sasaran di Tahun 2019 serta target sasaran di  Tahun 2017 dapat tercapai.

"Perlu sinergi seluruh K/L untuk dapat mencapai target sasaran pembangunan 2019," jelas menko PMK, seperti dikutip dari siaran pers Humas Kemenko PMK.

Sejumlah indikator makro yang harus dicapai pada tahun 2019 itu di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks GINI, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran,  dan Perlindungan Sosial JKN.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyampaikan sekurang-kurangnya terdapat 8 (Delapan) program prioritas yang dimiliki dalam konteks Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, 5 (Lima) program prioritas dalam kerangka Peningkatan Kapabilitas hidup manusia Indonesia, dan 2 (Dua) program prioritas lainnya dalam upaya Pembangunan Karakter Manusia Indonesia.

Berdasarkan arahan Presiden dalam sidang kabinet  paripurna pada  4 Januari 2017 lalu, pemerintah akan fokus pada upaya Pemerataan Kesejahteraan dengan cara  mengurangi angka kesenjangan (gini ratio).  Upaya pemerataan kesejahteraan itu akan diwujudkan melalui empat program utama yaitu Redistribusi aset dan legalisasi tanah; Perkuatan akses permodalan untuk rakyat; Perluasan  keterampilan melalui program kejuruan dan vokasi; serta Perluasan bantuan langsung melalui  Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dari keempat program utama itu, Menko PMK meminta seluruh menteri di lingkup koordinasi Kemenko PMK untuk fokus pada tiga hal di antaranya Mengurangi Kesenjangan; Revitalisasi Vokasi; serta Perluasan KIP dan KIS yang sekaligus akan menjadi tiga fokus utama bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017 ini.

"Manfaatkan seluruh sumber daya yang ada,  terutama anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat" pungkas menko PMK.

Turut hadir dalam rakor tingkat menteri kali ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa; serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise.

Rakor tingkat menteri ini akan dilanjutkan esok dengan mengundang sejumlah menteri di  lingkup koordinasi kemenko PMK lainnya.

---