|
|
22nd May 2016, 09:32
|
|
Groupie Member
Join Date: Dec 2008
Location: Planet Keron
Posts: 32,179
|
Quote:
Originally Posted by send.me
coba startnya dari rapat "siluman" yg ini wan
Senin, 11 April 2016 | 19:10
Ketua DPRD DKI Akui Utus Sekwan Bahas Raperda Reklamasi dengan Bappeda
Jakarta- Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengakui mengutus Sekretaris DPRD, M Yuliadi dalam rapat membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi di pantai utara Jakarta bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI pada 25 Febuari lalu. Hal itu dikatakan Prasetio usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan dua raperda yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi, Senin (11/4).
Mulanya, Prasetio membantah menugaskan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD menghadiri rapat di kantor Bappeda DKI untuk konsolidasi naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura itu. Menurut Pras, sapaan Prasetio, pembahasan raperda tersebut bukan bagian tugas dan fungsinya (tupoksi) sebagai ketua DPRD. "Oh nggak tahu, itu kan urusan Balegda ya, karena itu bukan tupoksi saya," kata Prasetio.
Namun, tak lama, Pras meralat ucapannya sendiri. Pras mengaku menugaskan Sekwan. "Tapi saya menugaskan sebagai ketua," jelasnya.
Pernyataan Prasetio berlawanan dengan Wakil Ketua DPRD, M Taufik yang juga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan dua raperda mengenai reklamasi. Taufik justru mengklaim tak mengetahui adanya rapat di kantor Bappeda untuk konsolidasi naskah akhir raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura. "Tidak tahu," kata Taufik.
Menurut Taufik yang juga ketua Balegda DPRD DKI, rapat mengenai pembahasan raperda seharusnya digelar di gedung DPRD.
"Kalau rapat Baleg harus di dewan," katanya.
Taufik juga tak mengetahui tindakan Prasetio yang menugaskan Yuliadi untuk menghadiri rapat di Bappeda. "Kita tidak tahu itu," katanya singkat.
Rapat konsolidasi terakhir antara DPRD dan Pemprov DKI tentang Raperda Tata Ruang Kawasan Strategi Pantura itu cukup janggal. Hal ini lantaran rapat seharusnya digelar di Gedung DPRD DKI dan dihadiri pihak DPRD dan Pemprov DKI. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI mengutus jajarannya yang memang memiliki kewenangan membahas Raperda Tata Ruang. Sementara DPRD hanya mengutus sekwan yang hanya sebagai alat kelengkapan dewan dan tidak dapat memutuskan bahwa naskah Raperda Tata Ruang itu bisa dikatakan rampung.
http://www.beritasatu.com/hukum/3595...n-bappeda.html
ada yg tau kalo c prasetio juga pernah jadi anak buah aguan??
kalo kata cgw selama c prasetio sama ibu tuti bappeda masih aman2 aja..well kasus reklamasi hanya sekedar ajang panggung kpk biar ga keliatan makan gaji buta dan biar ga digeruduk massa lagi
apa mmg kpk segaja buying time?? entahlah
udin mulai bosen juga seh..mending tunggu 2017 aja lah kalo gitu
tapi liat c ahok yg makin kesini doyan marah2 dan makin belepotan nutupin bacotan2nya..hiburan tersendiri juga seh
|
Marah-marahnya Ahok itu ada 2 versi, versi pencitraan ama versi menutupi kesalahan.
Versi pencitraan misal ketika Ahok marah-marah dengan mencorat-coret draft raperda yang entah dia lakukan kapan, padahal jelas ada "rapat rahasia" antara Bappeda dengan DPR. Komunikasi antara Ahok dengan DPR juga masih ada penghubung yaitu sosok Sunny Tanuwijaya yang jadi penghubung triparti (ahok,dpr dan pengusaha). Jadi Ahok musuhan ama DPRD itu asli pencitraan, ahok dicitrakan sebagai pembela rakyat sementara DPRD sebagai maling....padahal dua pihak sama sahaja.
Versi marah untuk menutupi kesalahan biasanya ada revisiannya, misal marah ama orang sampai fitnah nantinya ngaku cuman bercanda. Marah sama satu dua pihak sampai mengancam untuk menuntut secara hukum, tau nya enggak jadi bilangnya cuman minta klarifikasi.
Namanya juga badut politik pake make up, keliatan aktingnya palsu.
|
|
|
22nd May 2016, 10:04
|
|
Addict Member
Join Date: Aug 2013
Posts: 638
|
Quote:
Originally Posted by send.me
coba startnya dari rapat "siluman" yg ini wan
Senin, 11 April 2016 | 19:10
Ketua DPRD DKI Akui Utus Sekwan Bahas Raperda Reklamasi dengan Bappeda
Jakarta- Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengakui mengutus Sekretaris DPRD, M Yuliadi dalam rapat membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi di pantai utara Jakarta bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI pada 25 Febuari lalu. Hal itu dikatakan Prasetio usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan dua raperda yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi, Senin (11/4).
Mulanya, Prasetio membantah menugaskan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD menghadiri rapat di kantor Bappeda DKI untuk konsolidasi naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura itu. Menurut Pras, sapaan Prasetio, pembahasan raperda tersebut bukan bagian tugas dan fungsinya (tupoksi) sebagai ketua DPRD. "Oh nggak tahu, itu kan urusan Balegda ya, karena itu bukan tupoksi saya," kata Prasetio.
Namun, tak lama, Pras meralat ucapannya sendiri. Pras mengaku menugaskan Sekwan. "Tapi saya menugaskan sebagai ketua," jelasnya.
Pernyataan Prasetio berlawanan dengan Wakil Ketua DPRD, M Taufik yang juga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan dua raperda mengenai reklamasi. Taufik justru mengklaim tak mengetahui adanya rapat di kantor Bappeda untuk konsolidasi naskah akhir raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura. "Tidak tahu," kata Taufik.
Menurut Taufik yang juga ketua Balegda DPRD DKI, rapat mengenai pembahasan raperda seharusnya digelar di gedung DPRD.
"Kalau rapat Baleg harus di dewan," katanya.
Taufik juga tak mengetahui tindakan Prasetio yang menugaskan Yuliadi untuk menghadiri rapat di Bappeda. "Kita tidak tahu itu," katanya singkat.
Rapat konsolidasi terakhir antara DPRD dan Pemprov DKI tentang Raperda Tata Ruang Kawasan Strategi Pantura itu cukup janggal. Hal ini lantaran rapat seharusnya digelar di Gedung DPRD DKI dan dihadiri pihak DPRD dan Pemprov DKI. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI mengutus jajarannya yang memang memiliki kewenangan membahas Raperda Tata Ruang. Sementara DPRD hanya mengutus sekwan yang hanya sebagai alat kelengkapan dewan dan tidak dapat memutuskan bahwa naskah Raperda Tata Ruang itu bisa dikatakan rampung.
http://www.beritasatu.com/hukum/3595...n-bappeda.html
ada yg tau kalo c prasetio juga pernah jadi anak buah aguan??
kalo kata cgw selama c prasetio sama ibu tuti bappeda masih aman2 aja..well kasus reklamasi hanya sekedar ajang panggung kpk biar ga keliatan makan gaji buta dan biar ga digeruduk massa lagi
apa mmg kpk segaja buying time?? entahlah
udin mulai bosen juga seh..mending tunggu 2017 aja lah kalo gitu
tapi liat c ahok yg makin kesini doyan marah2 dan makin belepotan nutupin bacotan2nya..hiburan tersendiri juga seh
|
Ketua DPRD yang nelangsa.
Keahliannya bukan pada legislasi. Dia berpengalaman panjang di dunia perdugeman jakarta sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Aktif berpolitik.
Di pemilu 1999 partainya PND (partai Nasional Demokrat) sempalan PDI sebelum akhirnya gabung dengan PDIP sebagai centengnya Puan.
Pras bukan anak buah aguan. Tapi dia memang bekerja sebagai manager di bengkel cafe scbd milik romi winata.
|
|
|
22nd May 2016, 11:55
|
|
Addict Member
Join Date: May 2016
Posts: 108
|
misi gan lagi ngejar setoran
|
|
|
22nd May 2016, 12:43
|
|
Groupie Member
Join Date: Aug 2010
Posts: 12,434
|
Quote:
Originally Posted by send.me
coba startnya dari rapat "siluman" yg ini wan
Senin, 11 April 2016 | 19:10
Ketua DPRD DKI Akui Utus Sekwan Bahas Raperda Reklamasi dengan Bappeda
Jakarta- Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengakui mengutus Sekretaris DPRD, M Yuliadi dalam rapat membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi di pantai utara Jakarta bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI pada 25 Febuari lalu. Hal itu dikatakan Prasetio usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pembahasan dua raperda yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi, Senin (11/4).
Mulanya, Prasetio membantah menugaskan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD menghadiri rapat di kantor Bappeda DKI untuk konsolidasi naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura itu. Menurut Pras, sapaan Prasetio, pembahasan raperda tersebut bukan bagian tugas dan fungsinya (tupoksi) sebagai ketua DPRD. "Oh nggak tahu, itu kan urusan Balegda ya, karena itu bukan tupoksi saya," kata Prasetio.
Namun, tak lama, Pras meralat ucapannya sendiri. Pras mengaku menugaskan Sekwan. "Tapi saya menugaskan sebagai ketua," jelasnya.
Pernyataan Prasetio berlawanan dengan Wakil Ketua DPRD, M Taufik yang juga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pembahasan dua raperda mengenai reklamasi. Taufik justru mengklaim tak mengetahui adanya rapat di kantor Bappeda untuk konsolidasi naskah akhir raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura. "Tidak tahu," kata Taufik.
Menurut Taufik yang juga ketua Balegda DPRD DKI, rapat mengenai pembahasan raperda seharusnya digelar di gedung DPRD.
"Kalau rapat Baleg harus di dewan," katanya.
Taufik juga tak mengetahui tindakan Prasetio yang menugaskan Yuliadi untuk menghadiri rapat di Bappeda. "Kita tidak tahu itu," katanya singkat.
Rapat konsolidasi terakhir antara DPRD dan Pemprov DKI tentang Raperda Tata Ruang Kawasan Strategi Pantura itu cukup janggal. Hal ini lantaran rapat seharusnya digelar di Gedung DPRD DKI dan dihadiri pihak DPRD dan Pemprov DKI. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI mengutus jajarannya yang memang memiliki kewenangan membahas Raperda Tata Ruang. Sementara DPRD hanya mengutus sekwan yang hanya sebagai alat kelengkapan dewan dan tidak dapat memutuskan bahwa naskah Raperda Tata Ruang itu bisa dikatakan rampung.
http://www.beritasatu.com/hukum/3595...n-bappeda.html
ada yg tau kalo c prasetio juga pernah jadi anak buah aguan??
kalo kata cgw selama c prasetio sama ibu tuti bappeda masih aman2 aja..well kasus reklamasi hanya sekedar ajang panggung kpk biar ga keliatan makan gaji buta dan biar ga digeruduk massa lagi
apa mmg kpk segaja buying time?? entahlah
udin mulai bosen juga seh..mending tunggu 2017 aja lah kalo gitu
tapi liat c ahok yg makin kesini doyan marah2 dan makin belepotan nutupin bacotan2nya..hiburan tersendiri juga seh
|
Biar petugas aja yg nelusurin... klo mau nelusurin
Ane cukup nanya2 ...
Walau nyuap Rp 100 Trilyun semua anggota DPRD dan aparat Pemprov besera keluarga dan tetangga nya kalau AHOK nggak setuju... 5% itu kagak bakal ada di Raperda yg mo di Paripurna.
Aturan/logika itu nggak bakal patah biarpun AHOK ngebacot berbuih2 mo ngomong ama apa saja... didukung taikers teman Ahok tepuk tangan jingkrak2 sambil nangkapin kacang ...
|
|
|
22nd May 2016, 17:10
|
|
Mania Member
Join Date: Feb 2014
Location: Jakarta
Posts: 8,672
|
Quote:
Originally Posted by adama
Marah-marahnya Ahok itu ada 2 versi, versi pencitraan ama versi menutupi kesalahan.
Versi pencitraan misal ketika Ahok marah-marah dengan mencorat-coret draft raperda yang entah dia lakukan kapan, padahal jelas ada "rapat rahasia" antara Bappeda dengan DPR. Komunikasi antara Ahok dengan DPR juga masih ada penghubung yaitu sosok Sunny Tanuwijaya yang jadi penghubung triparti (ahok,dpr dan pengusaha). Jadi Ahok musuhan ama DPRD itu asli pencitraan, ahok dicitrakan sebagai pembela rakyat sementara DPRD sebagai maling....padahal dua pihak sama sahaja.
Versi marah untuk menutupi kesalahan biasanya ada revisiannya, misal marah ama orang sampai fitnah nantinya ngaku cuman bercanda. Marah sama satu dua pihak sampai mengancam untuk menuntut secara hukum, tau nya enggak jadi bilangnya cuman minta klarifikasi.
Namanya juga badut politik pake make up, keliatan aktingnya palsu.
|
Sekarang apa saja yang keluar dimulut ahok..
10 yang keluar.. 12 yang salah
|
|
|
22nd May 2016, 19:07
|
|
Mania Member
Join Date: Feb 2014
Location: Jakarta
Posts: 8,672
|
Quote:
Originally Posted by adama
Marah-marahnya Ahok itu ada 2 versi, versi pencitraan ama versi menutupi kesalahan.
Versi pencitraan misal ketika Ahok marah-marah dengan mencorat-coret draft raperda yang entah dia lakukan kapan, padahal jelas ada "rapat rahasia" antara Bappeda dengan DPR. Komunikasi antara Ahok dengan DPR juga masih ada penghubung yaitu sosok Sunny Tanuwijaya yang jadi penghubung triparti (ahok,dpr dan pengusaha). Jadi Ahok musuhan ama DPRD itu asli pencitraan, ahok dicitrakan sebagai pembela rakyat sementara DPRD sebagai maling....padahal dua pihak sama sahaja.
Versi marah untuk menutupi kesalahan biasanya ada revisiannya, misal marah ama orang sampai fitnah nantinya ngaku cuman bercanda. Marah sama satu dua pihak sampai mengancam untuk menuntut secara hukum, tau nya enggak jadi bilangnya cuman minta klarifikasi.
Namanya juga badut politik pake make up, keliatan aktingnya palsu.
|
Ahok yang diomongin 10, yang salah 12
|
|
|
detikNews
........
|