KSSK ke depan akan terus mencermati berbagai risiko baik dari internal maupun dari eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan hingga akhir tahun 2016.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Berdasarkan hasil pemantaunnya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan bahwa kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia di kuartal III 2016 dalam kondisi baik dan terkendali.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI mengatakan, stabilitas keuangan yang baik  ini didukung dengan menurunnya tekanan terhadap nilai tukar, membaiknya kinerja fiskal sebagai dampak dari rasionalisasi belanja dan implementasi program pengampunan pajak tahap I, membaiknya kinerja pasar saham serta kondisi lembaga keuangan yang masih terjaga dengan baik.

“Semua sudah sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otorotas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selama ini misalnya dengan penyesuasin kebijakan APBN-P 2016, pelaksanaan UU pengampunan Pajak, pengendalian inflasi serta penurunan suku bunga yang dilakukan BI serta suku bunga penjaminan LPS,” katanya saat jumpa pers terkati hasil Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta, Senin (24/10/2016).

KSSK ke depan akan terus mencermati berbagai risiko baik dari internal maupun dari eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan hingga akhir tahun 2016. Dari sisi internal, KSSK mencatat ada resiko intermediasi lembaga jasa keuangan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang mengalami tekanan dari pelemahan perdagangan internasional dan harga komoditas yang rendah.

Selain itu, ada pengurangan eksposur utang korporasi serta ada kehati-hatian dari industri perbankan untuk mengantisipasi tekanan terhadap Net Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Sementara dari sisi eksternal, KSSK melihat ada faktor resiko dari rencana Bank Sentral Amerika (The Fed) yang akan menaikan suku bunga pada 2016  ditambah dengan “Brexit” yang menyebabkan tekanan pada pasar modal dan pasar Surat Berharga Negara(SBN). Perkembangan ekonomi Tiongkok juga terus menerus dipantau dan diantisipasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi domestik.

“Kami bersama-sama ingin terus melihat dan memantau denyut ekonomi ini. Kami akan terus berkordinasi untuk mengambil langkah ke depan. Tentunya ada langkah tambahan yang  perlu dipertajam sehingga sektor-sektor usaha akan meningkat” ujarnya.

Ditemui di tempat yang sama, Muliaman Hadad, Ketua OJK mengatakan, koordinasi kebijakan sangat penting dilakukan baik antara Kementerian Keuangan, BI, OJK dan LPS untuk menjain kestabilan ekonomi dan menjaga kerpcayaan pelaku ekonomi bahwa kondisi perekonomian negara ini masih stabil dan terjaga.

“Ekonomi global masih belum pulih, kita perlu melihat sektor mana yang terus bisa kita dorong untuk bisa meminimalisir dampak pelemhana global ini. Tentu identifikasi sektor usaha  kita lakukan dan kita terus menjamin intermediasi dimana bank harus dalam kondisi sehat dalam melakukan fungsi intermediasinya,” katanya.

Sementara itu, Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia mengatakan, indikator-indikator ekonomi Indoensia menunjukan perbaikan yang terlihat dari inflasi yang terjaga, cadangan devisa yang menguat serta stabilitas kurs yang terjaga sejak awal tahun.

Meskipun kredit mengalami perlambatan, namun perlambatan ini masih di bahwah Negara-negara ASEAN. Pelemahan ekonomi dunia memeberikan dampak pada pelemahan kredit nasional.

“BI sudah melakukan pelonggaran kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan kredit hingga akhir tahun nanti. Meskipun kredit secara umum mengalami penurunan, namun instrumen-instrumen pasar modal khususnya obligasi korporasi menunjukan kenaikan karena mereka memanfaatkan suku bunga yang rendah,” ujarnya.

Agus menabahkan bahwa hingga akhir tahun, kondisi likuiditias masih relative stabil. Bank Indonesia memperkirakan obligasi korporasi yang diterbitkan sebesar Rp 120 triliun  yang menunjukan potensi dan likuiditas di pasar modal masih cukup stabil dan relatif terjaga.

---Ernie Elu Wea