Dari sekitar 1,8 juta ruang kelas, hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik. Dan dari 212 ribu sekolah, ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran setiap tahun dalam APBN bagi pelayanan pendidikan dan kesehatan warganya. Karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kabinet Kerja untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa penyaluran belanja pendidikan dan kesehatan tersebut tepat sasaran.

"Jangan sampai anggaran yang sudah semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal," kata Presiden saat memimpin rapat terbatas tentang “Efektivitas Belanja Pendidikan dan Kesehatan dalam APBN”, di Kantor Presiden, Rabu (5/10/2016).

Dalam hal pelayanan pendidikan, Presiden menginstruksikan untuk melakukan perombakan besar-besaran guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Presiden secara khusus menyoroti informasi yang diterimanya mengenai kondisi infrastruktur dan peralatan pendidikan yang disebutnya kurang memadai.

"Saya mendapatkan informasi bahwa dari sekitar 1,8 juta ruang kelas, hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik. Dari 212 ribu sekolah, ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan. Oleh sebab itu, saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu malam.

Selain perbaikan infrastruktur pendidikan seperti sekolah ataupun ruang kelas, Presiden juga meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, untuk terus mengawal dan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar. Presiden berpesan agar distribusi bantuan kartu yang ditujukan bagi para siswa yang kurang mampu tersebut dapat lebih tepat sasaran.

Adapun terkait pelayanan dan penggunaan anggaran untuk kesehatan, Presiden meminta jajarannya untuk selangkah lebih maju. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden hendak mengubah paradigma program kesehatan yang selama ini berorientasi pada penanganan yang bersifat kuratif atau pengobatan semata.

"Lakukanlah edukasi dan pembudayaan hidup sehat dalam masyarakat kita," pinta Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi para pasien kurang mampu yang selama ini berjalan. Menurutnya, hampir 95 persen distribusi bantuan tersebut sudah tepat sasaran. Namun demikian, Presiden tidak hendak jemawa. Dirinya terus meminta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Perhatikan hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan, terutama di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan juga daerah kepulauan," ucapnya.

Di penghujung pengantarnya, Presiden sekali lagi menegaskan kepada jajarannya agar memperbaiki segala kekurangan yang ada sehingga rakyat dapat merasakan langsung kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik.

"Saya kira dua hal mengenai pendidikan dan kesehatan yang paling penting adalah merombak dan memperbaiki strategi pembiayaan serta anggaran sehingga betul-betul bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat," tutupnya.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Damin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Selain itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

---