Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, meminta keluarga 10 WNI yang disandera untuk mempercayakan pembebasan mereka kepada pemerintah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Indonesia  tidak akan tunduk terhadap penyandera, termasuk pada permintaan uang tebusan yang diduga dilakukan kelompok Abu Sayyaf. 

"Itu prinsip kita, kita akan upayakan pembebasan tanpa syarat," ujar Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso, di Jakarta, Sabtu.

Walau tidak akan tunduk yakni membayar uang tebusan, namun, kata Sutiyoso, pemerintah tetap akan menggunakan cara-cara kekuatan halus (soft power) untuk menyelesaikan kasus penyanderaan 10 WNI yang disandera di Filipina.

"Dalam masalah WNI kita disandera di Filipina itu, kita tetap akan melakukan soft power. Dengan negosiasi ini lebih kuat dan menguntungkan saya lihat karena minim korban jiwa dan biaya," kata Sutiyoso dikutip Antara.

Pemerintah, kata dia, telah mengirimkan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, untuk merundingkan pembebasan 10 WNI yang disandera dengan pemerintah Filipina. Perundingan antara lain terkait opsi dan cara yang akan diambil.

"Kami kan perlu tahu itu, jika misalnya akan dilakukan dengan aksi militer, kami minta dilibatkan di dalamnya dan mungkin meminta izin," ujar Sutiyoso.

Terkait tenggat waktu yang diberikan penyandera, yaitu pada 8 April mendatang, Sutiyoso mengatakan, pemerintah menunggu perkembangan yang dihasilkan dari perudingan Marsudi dengan pemerintah Filipina.

"Untuk operasi militer tergantung mereka izinkan masuk atau tidak. Kita liat aja perkembangannya kan Bu Retno belum pulang, nanti dari Bu Retno kami tahu sikap Filipina dan apa cara yang diambil, kami harus sesuaikan,"ujarnya.

"Kami juga terus lakukan pendekatan dengan kelompok itu melalui agen BIN yang sudah masuk agar dilakukan pembebasan tanpa syarat,"tambah Sutiyoso.

Percayakan pada Pemerintah

Terpisah, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, meminta keluarga 10 WNI yang disandera untuk mempercayakan pembebasan mereka kepada pemerintah. 

"Kami berharap kepada pihak keluarga untuk berdoa dan bersabar, percayakan pada pemerintah. Kondisinya masih sehat dan berada di Filipina, itu kabar yang didapat dari intelijen Filipina," kata Nurmantyo, dalam kunjungannya ke Lombok Tengah, Sabtu.

Terkait upaya penyelamatan, kata Gatot, pemerintah Indonesia masih belum mendapat izin menggelar operasi militer pembebasan sandera di Filipina. Pemerintah Filipina juga meminta pemerintah Indonesia mempercayakan persoalan ini kepada mereka.

"Mereka berjanji dengan berbagai cara untuk membebaskan para sandera. Untuk itu kita harus yakin dengan niat baik dari pemerintah Filipina,"ujarnya.

Pemerintah Indonesia, kata dia, masih menunggu perkembangan dan kabar dari Kementerian Luar Negeri yang tengah menempuh cara-cara diplomasi dengan Filipina. 

"Sama saja kalau ada pembajakan di negara kita, negara lain tidak boleh masuk tanpa seizin pemerintah kita. Kita juga sama, harus saling menghargai, karena itu teritori dari negara mereka,"ujar Gatot. 

---