(Jakarta-wahdah.or.id)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat memandang, tokoh-tokoh Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) perlu disadarkan atau didebat secara terbuka di hadapan pengikutnya. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, KH. Muhammad Zaitun Rasmin saat Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemenpolhukam, di Jakarta, Selasa (26/01).
“Dan kami mengusulkan agar para tokoh gafatar disadarkan atau didebat didepan pengikut-pengikutnya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallah ‘anhu terhadap orang-orang khawarij”, terang Ustad yang juga Ketua Umum Wahdah Islamiyah ini. “MUI siap ucapnya di hadapan awak media usai pertemuan beberpa mentri tersebut.
Selain itu Ustad Zaitun juga mengharapkan agar media terutama televisj tidak melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh mereka. “Sebab itu selain dapat mempengaruhi (membawa syubhat) pada orang-orang awam juga akan semakin memperkuat pengikut-pengikutnya”, imbuh Wakil Ketua Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) pusat ini.
MUI juga mengharapkan agar Mentri dalam Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghidarkan ormas-ormas agar tidak terkena dampak negatif dari masalah gafatar yang populer dengan nama Ormas.
Pada asalnya Gafatar merupakan metamorfosa dari al Qiyadah al Islamiyah yang telah difatwa sesat dan dilarang. Bahkan pimpinannya pernah diseret ke meja hijau dan pimpinannya Ahmad Moshadeq dibui atas delik penistaan Agama. Sebelumnya bernama Komunitas Millah Abraham. “Penggunaan istilah Millah Abraham hanya modus untuk tidak terjerat Undang-undang Penistaan Agama”, jelas Ustad Zaitun yang juga Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara ini. “Oleh karena itu perlu penguatan dari sisi undang-undang untuk mencegah aliran-aliran seperti ini”, tegasnya.
Menurutnya, MUI akan segera mengeluarkan fatwa terkait Gafatar dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu beliau menghimbau agar masyarakat tidak bertindak anarkis terhadap pengikut Gafatar.”Tapi yang paling penting MUI mengimbau agar masyarakat menyerahkan ke pemerintah, jangan melakukan tindakan yang akan merugikan umat dan bangsa”, pungkasnya. “Kami imbau semua Ormas Islam agar tidak melakukan tindakan salah secara fisik, biarkan pemerintah bekerja dan MUI akan menyelesaikan masalah penyimpangan paham itu,” pungkasnya lagi.
(Sym).
