Indef: Dana Kompensasi BBM Tidak Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com -  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai masyarakat tidak memerlukan dana kompensasi sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.

"Masyarakat itu tidak perlu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Itu hanya bersifat jaring pengaman sosial dan justru tidak produktif," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati saat konferensi pers di Jakarta, Senin (10.6/2013).

Saat ini, pemerintah memang telah menyetujui anggaran program BLSM sebesar Rp 12,009 triliun untuk lima bulan, yang terdiri dari bantuan tunai Rp 11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp 361 miliar, untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp 279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp 10,98 miliar.

Padahal, kata Enny, jumlah penerima BLSM tersebut juga tidak sesuai dengan Kementerian Sosial yang hanya 6,2 juta masyarakat miskin.

Menurut Enny, pemerintah seharusnya bisa mengalihkan dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut ke program lain seperti dana kredit usaha rakyat (KUR) yang justru lebih produktif.

"Ini lebih sustainable, daripada menyantuni masyarakat cuma lima bulan, akan lebih baik memberi kepastian pendapatan ke masyarakat di masa mendatang, dengan memberi KUR," tambahnya.

Sementara pemberian KUR ini dinilai akan lebih produktif karena pemberian dana ini tidak akan hilang, karena bersifat pinjaman. "Masyarakat akan lebih terhormat bila mendapat pekerjaan yang layak daripada mendapat dana kompensasi BBM sebesar Rp 150.000 per orang," jelasnya.