Breaking News

POLITIK PPK Kosgoro: Dukungan Golkar pada Jokowi Amanat Konstitusi 19 May 2016 12:55

Article image
Wakil Sekjen Pengurus Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957, Syamsul Rizal. (Foto:Istimewa)
Syamsul meminta partai politik pendukung Jokowi-JK untuk tidak perlu khawatir apalagi takut terkait sikap Partai Golkar tersebut.

JAKARTA,IndonesiaSatu.co - Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub di Bali, Setya Novanto langsung menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Novanto menyatakan, Partai Golkar akan menjadi mitra pemerintah.  

Wakil Sekjen Pengurus Pusat Kolektif Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (PPK Kosgoro) 1957, Syamsul Rizal mengatakan, dukungan Partai Golkar tersebut merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang mewajibkan semua pihak untuk memberi dukungan pada pemerintahan yang konstitusional.

“Terlepas dari aspek politik, dalam konteks  Negara Hukum, sikap Partai Golkar mendukung Pemerintahan Jokowi-JK adalah sebuah bentuk sikap demokratis dimana Partai Golkar benar-benar menjalankan Amanat UUD 1945,”ujar Syamsul kepada IndonesiaSatu.co, di Jakarta, Kamis (19/5).

Syamsul yang juga kader Partai Golkar ini mengatakan, sikap Novanto tersebut merupakan sikap negarawan yang patut dicontoh oleh partai politik pengusung Jokowi-JK, selain PDI Perjuangan.

Karena itu, ia meminta partai politik pendukung Jokowi-JK untuk tidak perlu khawatir apalagi takut terkait sikap Partai Golkar tersebut.

“Parpol lain tidak perlu khawatir dan ketakutan apalagi membuat propaganda politik yang aneh-aneh. Golkar pada prinsipnya bagaimana membangun demokrasi Indonesia yang lebih baik sesuai amanah UUD 1945,”kata tokoh muda asal Tidore ini.

Jika dukungan tersebut berbuah hasil, yaitu masuknya kader Golkar dalam pemerintahan Jokowi, maka harus mendapat dukungan partai semua pendukung.

"Golkar saja mendukung, kok parpol yang mengusung tidak mendukung," kata mantan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) ini.

Syamsul mengatakan, dalam alam demokrasi, reshuffle merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, karena Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan, Syamsul mengharapkan Jokowi mendengar saran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebelum melakukan reshuffle.

“Jokowi adalah kader PDIP, maka saya lebih cenderung Pak Jokowi harus lebih intens mendengar saran dan pendapat Ibu Megawati sebagai mantan Presiden RI sekaligus Ketua Umum PDIP sebagai partai yang melahirkan Pak Jokowi,”katanya.

Syamsul mengatakan, sebagai kader Partai Golkar, Jusuf Kalla diharapkan bisa membangun sinergi dengan PDI Perjuangan hingga masa akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Demikian juga Pak Jusuf Kalla sebagai kader Golkar harus bisa membangun sinergitas politik antara PDIP dan GOLKAR sehingga 5 Tahun berjalan pemerintahan ini benar benar berkualitas baik untuk rakyat, bangsa dan negara,”ujar Wasekjen PPK Kosgoro 1957 pimpinan Aziz Syamsudin ini.

---

Komentar