Presiden Jokowi menegaskan, bergabung dengan TPP perlu proses panjang, bisa mencapai dua hingga tiga tahun ke depan. Indonesia ingin terlebih dahulu mempelajari FTA di Uni Eropa.

CALIFORNIA, IndonesiaSatu.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat kali ini tidak terkait dengan Trans Pacific Partnership (TPP) Agreement.

"Jadi kita ke sini tak ada urusan dengan TPP untuk saat ini," kata Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Miramonte Resort, Indian Wells, Palm Springs, California, AS, Senin waktu setempat atau Selasa WIB.

Terkait TPP, kata Presiden Jokowi, saat kunjungannya ke Washington D.C. pada Oktober tahun lalu ia telah menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa Indonesia bermaksud akan bergabung dengan TPP.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden Obama bahwa Indonesia bermaksud akan intend to joint dengan TPP," katanya dikutip Setkab.go.id.

Namun, ia menegaskan, untuk bergabung dengan TPP perlu sebuah proses panjang, bisa mencapai dua hingga tiga tahun ke depan.

Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia ingin terlebih dahulu mempelajari FTA di Uni Eropa.

"Itupun perlu proses yang tidak mungkin dalam waktu sebulan dua bulan enam bulan atau setahun. Ini proses yang masih panjang," katanya.

Presiden menggarisbawahi hal-hal terpenting yakni perlunya kehati-hatian dalam mengkalkulasi atau menghitung untung rugi bergabung dalam TPP dengan mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

Pada kesempatan sama, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan pernyataan “bermaksud bergabung” dengan “resmi bergabung” dengan TPP membutuhkan proses panjang. Proses itu misalnya terkait hal teknis dan politis, termasuk harus diratifikasi oleh parlemen.

"Negara-negara pendiri TPP juga masih belum meratifikasi dan baru tandatangan kesepakatan mereka pun harus melalui 12 parlemen masing-masing untuk meratifikasi dan itu butuh satu dua tahun," katanya.

Thomas Lembong mengatakan, negara-negara pendiri TPP hingga saat ini juga belum meratifikasi perjanjian tersebut. Mereka baru pada tingkat menandatangani kesepakatan. Ratifikasi perjanjian itu membutuhkan waktu hingga dua tahun.

“Jadi sekali lagi, hanya menambah detail-detail, ini prosesnya masih panjang dan pemerintah sudah pasti tidak akan serakah. Alasan kita mau masuk tentunya untuk kepentingan nasional, untuk mengangkat perekonomian kita, menciptakan lapangan kerja dan Presiden sudah sangat tegas dan jelas memerintahkan kami untuk nego yang benar, membela kepentingan nasional dan memastikan bahwa ini menguntungkan buat kita,” ujar Mendag.

---