Sumber :
- ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna
VIVAnews - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menyarankan, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak mengubah jumlah menteri di kabinet. Perombakan kabinet justru akan membuat kinerja pemerintahan kurang efektif dan tidak menghemat anggaran.
Baca Juga :
Remaja yang Viral Keroyok Pelajar SMP di Makassar Ditangkap, Ada 5 Pelaku Masih Dibawah Umur
"Pengurangan, penambahan, atau penggabungan departemen bisa jadi menimbulkan inefisiensi di dalam penggunaan anggaran. Contoh sederhana saja, kalau Depdiknas dibagi dua, secara otomatis perlu mencetak kop surat, stempel, dan amplop masing-masing kantor," katanya kepada VIVAnews, Sabtu 30 Agustus 2014.
Ia menambahkan perombakan itu mungkin saja tak jadi persoalan, selama hanya diterapkan di pusat saja. Tapi bila perombakan yang sama diterapkan di tingkat kantor di daerah, anggaran yang dibutuhkan bakal membengkak.
"Berapa anggaran yang dihabiskan untuk itu? Kalau itu terjadi pada 10-12 kementerian. Ini akan menjadi beban anggaran baru," ujarnya.
Selain itu, ia menilai penggabungan kementerian dengan alasan penghematan anggaran, menurutnya, tidak terlalu signifikan. Sebab, jumlah PNS yang bekerja tetap sama dan gaji yang dikeluarkan tentu tidak jauh berbeda.
"Kalaupun ada agenda perombakan, hal itu semestinya harus dikarenakan pada kebutuhan pelaksanaan program pembangunan yang dijanjikan selama kampanye," kata politisi PAN ini.
Hal itu pun, lanjutnya, harus berdasarkan banyak pertimbangan, misalnya, program itu tidak mungkin direalisasikan. "Tetapi kalau masih bisa dititipkan kepada kementerian yang ada, sebaiknya program-program itu dititipkan saja," katanya.
Menurutnya kondisi kabinet saat ini sudah cukup tepat. Perombakan kementerian justru berpengaruh pada kinerja lembaga.
"Sekedar usulan, saya kira komposisi kabinet yang ada saat ini tidak perlu terlalu banyak perubahan. Penambahan, pengurangan, atau penggabungan suatu departemen berpengaruh besar terhadap agresivitas kabinet dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh presiden. Selain itu, secara tidak langsung akan memakan biaya yang tidak sedikit," jelasnya. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, ia menilai penggabungan kementerian dengan alasan penghematan anggaran, menurutnya, tidak terlalu signifikan. Sebab, jumlah PNS yang bekerja tetap sama dan gaji yang dikeluarkan tentu tidak jauh berbeda.
