VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah keras keterangan dari situs whistleblower Wikileaks, yang seolah-olah menuduh dia dan Megawati Soekarnoputri terlibat skandal korupsi pencetakan uang tahun 1999. SBY pun menyayangkan langkah sebuah media online nasional yang begitu saja memberitakan tuduhan Wikileaks itu tanpa meminta konfirmasi langsung dari dia.
"Memang benar Indonesia pernah mencetak uang di Australia pada 1999. Namun keputusan dan kebijakan untuk mencetak uang, termasuk yang keputusan tahun 1999 lalu, ada pada Bank Indonesia, bukan pemerintah, bukan Presiden," ujar Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Cikeas, Bogor, Kamis 31 Juli 2014.
Menurut Presiden, keputusan itu menjadi kewenangan Bank Indonesia, sesuai dengan UU Bank Indonesia dan peraturan yang berlaku di BI. "Ada legal basis-nya," katanya.
Lagipula, lanjut SBY, pada saat keputusan pencetakan uang di Australia itu dibuat tahun 1999, dia maupun Megawati, yang turut disebutkan dalam laporan Wikileaks, belum menjabat sebagai Presiden RI.
"Karena keputusan pencetakan uang ada di BI maka siapapun presidennya, tidak ada keterlibatan, dalam arti mengambil keputusan, menetapkan kebijakan ataau mengeluarkan perintah," paparnya.
SBY menyebutkan jika pemberitaan Wikileaks itu cukup mencemarkan nama baik SBY dan Mega, serta menimbulkan kecurigaan terhadap keduanya.
"Dengan demikian, fakta-fakta itu, berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks adalah sesuatu yang menyakitkan," katanya.
Cari Fakta
Sebelum mengemukakan pernyataan ini, SBY mengaku telah mencari fakta dan informasi yang lengkap sejak pagi hari. SBY telah berdiskusi dengan banyak pihak, seperti Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, Kapolri, Menlu dan duta besar Indonesia di Australia dan sebaliknya.
Sebelumnya diberitakan, Wikileaks mengungkapkan adanya sensor media di Australia terkait dengan kerja sama pencetakan uang rupiah. Situs pembocor rahasia, Wikileaks, pada Selasa, 29 Juli 2014, mengunggah informasi berisi adanya perintah dari Pemerintah Australia ke seluruh media mereka, agar tidak menulis kasus suap bernilai jutaan dollar. Pasalnya, dalam kasus suap itu turut melibatkan beberapa pejabat tinggi dari tiga negara yakni Indonesia, Vietnam dan Malaysia.
Dalam pernyataan SBY dikemukakan jika pencetakan uang rupiah di Australia itu melibatkan 555 juta lembar uang pecahan 100.000. Uang tersebut dicetak oleh Note Printing Australia, anak perusahaan Bank Sentral Australia (RBA).
(ren)
Polisi Periksa 21 Saksi Terkait Kasus TPPU yang Jerat Ahli Nuklir UGM
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur tengah menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret ahli nuklir dari UGM.
